hermawan

Berpacu menjadi yang terbaik

Mengenal Lebih Jauh Tentang Perencanaan Pajak

diposting oleh blog-fisip13 pada 12 July 2015
di Umum - 0 komentar

Semakin pentingnya variabel pajak sebagai salah satu komponen yang mesti diperhitungkan, menyebabkan banyak sekali perusahaan yang ramai-ramai melakukan perencanaan pajak (tax planning). Direktorat Jenderal Pajak telah mengungkapkan bahwa perencanaan pajak perusahaan diperbolehkan dan dianggap benar selama tidak menyalahi aturan perpajakan dari pemerintah yang sedang berlaku. Harus diakui bahwa tidak ada pasal dalam UU Perpajakan yang melarang perihal perencanaan pajak. Bagi Anda yang masih belum memahami tentang perencanaan pajak yang benar, bisa dengan menggunakan jasa konsultan pajak yang sudah berpengalaman dan terpercaya.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam proses manajemen pajak. Manajemen pajak sendiri adalah sarana untuk memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan dengan baik dan benar. Namun, jumlah pajak bisa ditekan seminimal mungkin untuk mendapatkan likuiditas dan laba yang diharapkan. Langkah berikutnya adalah melaksanakan kewajiban pajak serta melakukan pengendalian pajak. Untuk tahap perencanaan pajak ini, akan dilangsungkan aktifitas pengumpulan serta penelitian terhadap ketentuan pajak. Tujuannya supaya bisa dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang nantinya akan dilaksanakan. Umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalisir kewajiban pajak sehingga perencanaan pajak tidak dianggap sebagai penyelundupan pajak.

Wajib pajak cenderung selalu berusaha untuk menekan pajak sekecil mungkin dan juga menunda pembayaran selambat mungkin selama masih diperbolehkan oleh aturan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan langkah tepat untuk sebuah perusahaan dalam menghemat pajak selama tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan undang-undang perpajakan yang saat ini berlaku. Ada 3 hal utama yang mesti dipertimbangkan dalam proses perencanaan pajak yakni masuk akal secara bisnis, tidak melanggar ketentuan perpajakan dan bukti pendukung yang memadai. MIsalnya, saat perusahaan akan melakukan perencanaan pajak, ketiga hal tersebut harus terpenuhi terlebih dulu.

Jika ditarik kesimpulan, perencanaan pajak merupakan proses pengelolaan kewajiban di bidang perpajakan sehingga hutang pajak penghasilan atau pajak lainnya berada pada posisi yang minimal dan selama tidak bertentangan dengan aturan atau ketentuan undang-undang pajak yang berlaku. Dengan kata lain, perencanaan pajak diperbolehkan selama dilakukan secara legal dan masih bisa diterima oleh aparat perpajakan yang berwenang.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :